Program Melek Komputer

Baca berita lama tentang penggerebekan tempat perakitan komputer rekondisi, saya kok jadi miris. Apalagi setelah baca berita lama juga tentang pernyataan Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) DR Ir Marzan A Iskandar menyatakan hanya 0,5 persen masyarakat dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang "melek" komputer.

"Itu data tahun 2000, sehingga kurang dari satu persen dari masyarakat kita yang melek komputer, karena itu BPPT saat ini mencanangkan program `melek` komputer di seluruh Indonesia," katanya di Graha Institut Teknologi Sepuluh Nopember 1945 (ITS) Surabaya, Selasa. Menurut Marzan Iskandar, program "melek" komputer bertujuan meningkatkan jumlah orang yang memahami komputer dalam bentuk pelatihan komputer, pengenalan word/excel, penggunaan internet, kunjungan ke BPPT, dan semiloka lainnya.

Secara terpisah, Direktur Microsoft Indonesia, Irwan Tirtariyadi mengatakan Microsoft bekerja sama dengan ITS untuk mengembangkan jaringan PULSE (Public University Link System on East Java) pada delapan Perguruan Tinggi (PT) Negeri se-Jatim mulai Jember, Malang, Surabaya, dan Madura.

Weeeh...
Sebenarnya sepenuh hati engga sih pemerintah mencanangkan program itu. Pemerintah menginginkan masyarakat kita melek komputer, tapi dukungan untuk pengadaan komputer murah kurang diperhatikan. Dari sisi software pun subsidi untuk pengadaan software komersial resmi sangat terbatas. Sisi lain sosialisasi software open source kurang diperhatikan. Akhirnya BSA menjatuhkan klain bahwa 87% pengguna komputer Indonesia menggunakan software bajakan. Ini parah banget dan dimanfaatkan oleh para penegak hukum kita dan dijadikan proyek sapi perahan. Berapa banyak sih pengusaha jasa komputer yang masuk golongan UKM kita yang kolaps saat operasi software ini digalakkan.

Kasus lain saya mendapat masukan dari teman-teman LSM tentang penggunaan dana ADD sebesar 42 juta dari total 100 juta untuk proyek komputerisasi dan internetisasi desa. Padahal menurut masukan teman-teman LSM itu dana yang dibutuhkan untuk proyek itu per desa hanya sekitar 17 juta saja. Jadi saya pikir ini benar-benar dalam rangka program melek komputer atau program penggembungan saku birokrat..?

Kembali ke soal komputer rekondisi...
Solusi untuk memiliki komputer dengan harga terjangkau salah satunya adalah dengan komputer rekondisi itu. Mengapa usaha perakitan itu tidak dibantu dan diarahkan oleh pemerintah apabila dianggap merugikan pendapatan negara dari sisi pajak.

Dan kenyataannya sebagian masyarakat kita juga lebih suka membeli komputer rekondisi daripada komputer baru. Apalagi untuk sekolah-sekolah di pinggiran dimana kemampuan wali murid termasuk rendah, sedangkan tuntutan kurikulum sudah mewajibkan adanya pelajaran komputer sejak tingkat SMP.

Harus bagaimana sih menghadapi sepak terjang pemerintah untuk hal semacam ini...?